Setapak Langkah – 31 Maret 2026 | Sejumlah pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kini berada di ambang pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. Kekhawatiran ini muncul setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menetapkan batas maksimum belanja pegawai daerah sebesar 30 persen dari APBD yang akan berlaku sejak Januari 2027. Aturan baru tersebut menimbulkan tekanan anggaran yang signifikan bagi banyak pemerintah daerah, terutama yang belum melakukan optimalisasi pengeluaran.
3 Opsi Strategis dari DPR
Komisi II DPR RI menanggapi krisis potensial ini dengan menyodorkan tiga opsi strategis kepada pemerintah pusat. Opsi pertama menekankan revisi teknis terhadap persentase maksimum belanja pegawai, memungkinkan penyesuaian melalui keputusan Menteri Keuangan setelah koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri PAN-RB. Opsi kedua mengusulkan pemberian insentif fiskal khusus bagi daerah yang berhasil mempertahankan PPPK melalui program efisiensi dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Opsi ketiga, yang paling kontroversial, mengusulkan pembebasan sementara dari batas 30 persen bagi daerah yang dapat menunjukkan rencana berkelanjutan untuk menutup defisit gaji PPPK tanpa mengorbankan layanan publik.
Mendagri Tito Karnavian Dorong Efisiensi & Kreativitas
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan bahwa solusi utama terletak pada efisiensi belanja operasional dan kreativitas dalam meningkatkan PAD. Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Senayan pada 30 Maret 2026, Tito mengingatkan bahwa masih banyak daerah yang belum memotong belanja tidak esensial seperti rapat-rapat berlebih, perjalanan dinas yang tidak produktif, serta konsumsi yang berlebihan. Ia mencontohkan beberapa daerah yang berhasil menutup kebutuhan gaji PPPK melalui penghematan tersebut.
Tito juga menekankan pentingnya memperkuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta mendorong pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Optimalisasi pajak dari sektor restoran, hotel, dan usaha besar lainnya menjadi prioritas, dengan harapan penerimaan pajak dapat tercatat secara akurat dan masuk ke kas daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). “Kepala daerah harus kreatif, bukan sekadar mengandalkan transfer dari pusat,” ujar Tito.
Langkah Konkret Pemerintah Daerah
Beberapa pemerintah kota telah mengambil langkah preventif. Misalnya, Walikota Lubuklinggau menyampaikan kesiapan untuk mengatasi potensi PHK PPPK tahun depan, meski belum mengungkap rincian anggaran. Di Palembang, wali kota berjanji tidak akan merumahkan PPPK dengan memangkas tunjangan pensiun (TPP) ASN untuk mengalihkan dana ke gaji PPPK. Di Karawang, bupati memastikan tidak ada pemutusan kerja melalui program efisiensi yang meliputi peninjauan ulang kontrak layanan eksternal.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri berencana menurunkan tim ke lapangan untuk memantau kesiapan fiskal masing‑masing daerah. Tim tersebut akan menilai apakah daerah telah melaksanakan efisiensi dan mengembangkan sumber PAD yang berkelanjutan sebelum memanfaatkan opsi revisi batas belanja pegawai.
Risiko dan Harapan
Jika tidak ada tindakan korektif, ribuan PPPK berisiko kehilangan pekerjaan, yang dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi signifikan. PHK massal dapat memperburuk ketimpangan tenaga kerja di sektor publik, mengurangi kualitas pelayanan, dan menambah beban pengangguran. Namun, kombinasi antara kebijakan revisi, insentif fiskal, dan upaya daerah dalam meningkatkan efisiensi serta kreativitas pendapatan dapat menjadi jalan keluar yang berkelanjutan.
Pengawasan ketat dari Kementerian Dalam Negeri serta koordinasi lintas kementerian diharapkan dapat memastikan implementasi kebijakan yang adil dan proporsional. Di akhir, keberhasilan mengatasi ancaman PHK PPPK tidak hanya bergantung pada regulasi pusat, melainkan pada komitmen daerah dalam mengelola anggaran secara bijaksana dan inovatif.
