Setapak Langkah – 24 April 2026 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyambut baik usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengusulkan agar calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) harus berasal dari kader partai politik. PKB menilai langkah tersebut dapat memperkuat integritas proses pemilihan serta mengurangi peluang terjadinya politik uang.
Usulan KPK muncul dalam rangka menanggapi kritik publik terkait maraknya calon independen yang dianggap kurang memiliki rekam jejak partai. Menurut pihak KPK, persyaratan kader partai akan menambah transparansi dan mempermudah pengawasan terhadap calon yang mencalonkan diri.
PKB menegaskan beberapa poin penting terkait usulan ini:
- Memastikan calon memiliki dasar ideologis yang jelas dan terikat pada program partai.
- Menurunkan risiko kolusi antara calon independen dan kelompok kepentingan khusus.
- Meningkatkan akuntabilitas politikus sejak masa pencalonan hingga pelaksanaan tugas.
- Memberikan ruang bagi partai untuk melakukan seleksi internal yang lebih ketat.
Ketua Umum PKB, Nama Ketua, menyatakan bahwa partai siap menyesuaikan diri dengan regulasi baru dan akan memperkuat proses rekrutmen kader yang kompeten. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan aspirasi publik yang menginginkan pemimpin yang memiliki latar belakang partai kuat dan tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan luar.
Selain itu, PKB menilai bahwa usulan KPK harus diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan politik bagi kader partai, agar tidak hanya menjadi formalitas tetapi juga menghasilkan pemimpin yang kompeten dan berintegritas.
Jika usulan tersebut diadopsi, proses pencalonan pada pemilihan umum mendatang diperkirakan akan mengalami penyesuaian prosedural, termasuk verifikasi keanggotaan partai dan dokumen pendukung lainnya. PKB berharap pemerintah dan lembaga terkait dapat menyusun regulasi yang jelas, transparan, dan dapat diimplementasikan secara efektif.
