Setapak Langkah – 17 April 2026 | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan kelanjutan kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB‑P2) hingga akhir tahun 2026. Kebijakan ini bertujuan mengurangi beban pajak bagi pemilik properti di wilayah DKI Jakarta, khususnya rumah tinggal dan bangunan non‑komersial.
Insentif PBB‑P2 memberikan potongan tarif pajak sebesar 50 % bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria pendapatan menengah ke bawah serta pemilik properti dengan nilai NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) di bawah batas yang ditetapkan. Kriteria tersebut meliputi:
- Pendapatan rumah tangga tidak melebihi Rp 150 juta per tahun.
- Nilai NJOP properti berada pada level pertama atau kedua dalam skala penilaian DKI.
- Properti berupa rumah tinggal, apartemen non‑komersial, atau ruang usaha kecil yang tidak menghasilkan laba tinggi.
Gubernur DKI Jakarta menegaskan bahwa kebijakan ini selaras dengan program penurunan beban fiskal pasca‑pandemi dan dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan memantau pelaksanaan insentif secara ketat agar manfaatnya tepat sasaran.
Proses pengajuan insentif dapat dilakukan secara daring melalui portal Pajak DKI. Wajib pajak diminta mengunggah dokumen pendukung seperti KTP, NPWP, dan surat keterangan pendapatan. Setelah verifikasi, potongan tarif akan otomatis diterapkan pada SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) berikutnya.
Dengan memperpanjang insentif PBB‑P2, DKI Jakarta berharap dapat meningkatkan daya beli rumah tangga, mengurangi tekanan keuangan pada sektor perumahan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui konsumsi yang lebih tinggi.
