Setapak Langkah – 23 Mei 2026 | Kementerian Haji dan Umrah kembali menegaskan pentingnya kepatuhan kelompok Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) terhadap seluruh regulasi yang ditetapkan menjelang musim puncak ibadah haji. Dalam pernyataan resmi, kementerian menekankan bahwa setiap pelanggaran dapat berujung pada pencabutan izin operasional KBIHU.
Berbagai aturan yang harus dipatuhi mencakup:
- Penyesuaian jadwal keberangkatan sesuai arahan otoritas haji.
- Penerapan protokol kesehatan yang masih berlaku, termasuk pemeriksaan suhu dan penggunaan masker di titik-titik kritis.
- Pembatasan jumlah jamaah dalam setiap kelompok untuk menghindari kepadatan.
- Penyediaan fasilitas akomodasi yang memenuhi standar kebersihan dan keamanan.
- Laporan harian mengenai kondisi jamaah kepada kementerian melalui sistem digital yang telah disediakan.
Jika KBIHU tidak menunjukkan itikad baik dalam melaksanakan poin‑poin di atas, kementerian berhak mencabut izin operasi mereka secara langsung. Keputusan ini diambil demi menjaga kelancaran ibadah haji serta melindungi keselamatan dan kenyamanan para jamaah.
Selain itu, Kementerian Haji dan Umrah mengingatkan bahwa masa puncak haji menuntut koordinasi yang ketat antara semua pemangku kepentingan, termasuk travel agent, operator, serta lembaga pendukung lainnya. Kepatuhan pada regulasi tidak hanya merupakan kewajiban administratif, melainkan juga bagian dari tanggung jawab moral dalam menyambut para calon jamaah yang menunaikan ibadah suci.
Reaksi awal dari beberapa KBIHU menunjukkan adanya upaya penyesuaian, meski masih ada kelompok yang menganggap aturan tersebut memberatkan. Pemerintah tetap membuka ruang dialog untuk mencari solusi yang memadai, namun menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran berulang.
