Pemerintah Diminta Evaluasi Implementasi B50 demi Kesejahteraan Petani Sawit

Setapak Langkah – 27 Juni 2026 | Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) pada pekan ini menyerukan kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program B50, sebuah kebijakan yang bertujuan menurunkan biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas petani sawit. POPSI menilai bahwa hingga kini kebijakan tersebut belum memberikan manfaat yang diharapkan, justru menimbulkan kerugian signifikan bagi petani.

Beberapa poin utama yang disampaikan POPSI antara lain:

• Penurunan harga jual kelapa sawit yang tidak diimbangi dengan penurunan biaya produksi.
• Keterbatasan akses dana subsidi dan bantuan produksi (BPDPKS) yang menyebabkan defisit hingga Rp 28 triliun.
• Ketidaksesuaian mekanisme distribusi B50 yang tidak memperhatikan kondisi lapangan petani kecil.

POPSI mengajukan empat rekomendasi kebijakan sebagai tindak lanjut:

1. Melakukan audit independen terhadap realisasi B50 sejak pertama kali diterapkan.
2. Merevisi mekanisme alokasi dana BPDPKS agar lebih transparan dan tepat sasaran.
3. Memberikan jaminan harga minimum untuk kelapa sawit selama masa transisi kebijakan.
4. Mengadakan forum dialog rutin antara pemerintah, pelaku industri, dan perwakilan petani.

Data yang dihimpun POPSI menunjukkan besaran kerugian yang dialami petani serta defisit dana pemerintah, seperti ditunjukkan pada tabel berikut:

Dengan data tersebut, POPSI menekankan pentingnya langkah cepat dan terukur agar kebijakan B50 tidak memperburuk kondisi ekonomi petani sawit, melainkan menjadi instrumen yang benar‑benar meningkatkan kesejahteraan mereka.

Jika pemerintah merespons secara konstruktif, diharapkan dapat terwujud sinergi antara sektor pertanian, industri pengolahan, serta konsumen, sehingga industri kelapa sawit Indonesia tetap kompetitif di pasar global tanpa mengorbankan kesejahteraan petani.