Setapak Langkah – 20 Juni 2026 | Pemerintah Indonesia mendapat tekanan dari kalangan akademisi untuk menurunkan ketergantungan pada penerbitan surat utang guna menjaga stabilitas fiskal jangka panjang.
Wijayanto Samirin, ekonom senior Universitas Paramadina, menilai bahwa beban utang publik yang terus meningkat dapat menimbulkan risiko bagi pertumbuhan ekonomi, terutama bila terjadi gejolak pasar global. Dalam sebuah forum kebijakan ekonomi, ia menekankan perlunya diversifikasi sumber pembiayaan dan peningkatan efisiensi belanja negara.
Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain:
- Mengoptimalkan penerimaan pajak melalui reformasi perpajakan dan pemanfaatan teknologi digital.
- Mengurangi pemborosan belanja nonproduktif serta meningkatkan transparansi anggaran.
- Mendorong investasi swasta dalam infrastruktur melalui skema kemitraan pemerintah‑swasta (PPP) yang menarik.
- Mengembangkan pasar obligasi domestik yang sehat sehingga pemerintah dapat memperoleh dana dengan biaya lebih rendah.
- Meningkatkan cadangan devisa sebagai penyangga terhadap fluktuasi nilai tukar.
Data terakhir menunjukkan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berada di kisaran 40 persen, mendekati ambang batas yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Jika tren ini berlanjut, beban bunga dapat menyerap sebagian besar anggaran tahunan, mengurangi ruang fiskal untuk program pembangunan sosial.
Samirin menambahkan bahwa kebijakan moneter yang mendukung pertumbuhan sekaligus menjaga inflasi tetap terkendali sangat penting untuk menurunkan biaya pinjaman. Ia juga menyarankan pemerintah memperkuat kerjasama dengan lembaga keuangan internasional untuk mendapatkan pendanaan berbasis hasil (performance‑based financing) yang tidak menambah beban utang.
Dengan mengimplementasikan langkah‑langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kesehatan fiskal jangka panjang.
