Setapak Langkah – 03 Juli 2026 | Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). RUU ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan yang kompetitif secara global, meningkatkan daya tarik investasi, serta memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional.
Berikut adalah beberapa tujuan utama yang diusulkan dalam RUU PFII:
- Mengintegrasikan pasar keuangan domestik dengan jaringan keuangan internasional.
- Mempermudah akses investor asing ke instrumen keuangan Indonesia.
- Menumbuhkan inovasi fintech dan layanan keuangan digital.
- Menetapkan standar regulasi yang sejalan dengan praktik internasional.
- Memperkuat peran Indonesia dalam forum keuangan regional dan global.
Manfaat strategis yang diharapkan dapat diukur melalui beberapa aspek, seperti yang dirangkum dalam tabel berikut:
| Aspek | Manfaat yang Diharapkan |
|---|---|
| Investasi Asing | Peningkatan aliran modal masuk dan diversifikasi sumber pembiayaan. |
| Likuiditas Pasar | Pergerakan dana yang lebih cepat dan volume perdagangan yang lebih tinggi. |
| Inovasi Fintech | Pengembangan produk keuangan digital yang lebih aman dan inklusif. |
| Regulasi | Standar hukum yang konsisten, meminimalkan risiko penipuan dan pencucian uang. |
| Peran Internasional | Posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam forum keuangan Asia‑Pasifik. |
Proses penyusunan RUU masih berada pada tahap awal, dengan rapat koordinasi antara Kemenkeu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan komisi-komisi DPR. Diharapkan draft akhir akan selesai dalam beberapa bulan ke depan, kemudian diajukan untuk pembahasan lebih lanjut di rapat paripurna DPR.
Jika berhasil, PFII dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka menengah hingga panjang, sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan negara melalui pajak dan biaya layanan keuangan.
