Setapak Langkah – 21 Juli 2026 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara tegas menolak keterlibatan Babinsa (Bintara Pembina Desa) TNI dalam proses pengawasan pajak, menyebutnya sebagai kemunduran dan penyalahgunaan kekuasaan negara.
Ketua Umum DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam konferensi pers menyatakan bahwa peran Babinsa seharusnya terbatas pada tugas keamanan dan pembinaan masyarakat di wilayah masing‑masing, bukan mengintervensi urusan perpajakan yang menjadi wewenang Direktorat Jenderal Pajak.
- Pengawasan pajak adalah fungsi lembaga fiskal, bukan aparat militer.
- Keterlibatan militer dapat menimbulkan konflik kepentingan dan menurunkan kepercayaan publik.
- Langkah tersebut melanggar prinsip netralitas TNI dalam politik.
Pernyataan PDIP memicu beragam reaksi. Pihak TNI menegaskan bahwa Babinsa tidak diberikan mandat resmi untuk memeriksa kewajiban pajak, sementara sejumlah pakar hukum menilai bahwa pencampuran tugas militer dengan administrasi pajak dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan data warga.
Dari perspektif politik, isu ini menambah ketegangan antara partai politik dan institusi pertahanan, serta menimbulkan pertanyaan tentang batasan peran TNI dalam urusan sipil. Observers memperkirakan bahwa debat ini akan berlanjut di parlemen, terutama menjelang pemilihan umum berikutnya.
