Setapak Langkah – 10 Juni 2026 | Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto baru-baru ini menegaskan pentingnya pemberdayaan ekonomi di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) melalui pembentukan koperasi. Dalam pernyataannya, beliau memberikan kebebasan kepada masing‑masing lembaga untuk merancang, mengelola, dan mengembangkan usaha koperatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan narapidana serta mendukung reintegrasi sosial setelah masa tahanan selesai.
Beberapa langkah konkret yang disarankan oleh kementerian antara lain:
- Membentuk tim koordinasi internal yang terdiri dari aparat penjara, ahli koperasi, dan perwakilan narapidana.
- Menyiapkan modal awal melalui alokasi anggaran kementerian, kerja sama dengan bank BUMN, atau bantuan hibah dari lembaga keuangan mikro.
- Mengidentifikasi jenis usaha yang sesuai dengan kondisi lapas atau rutan, seperti produksi kerajinan tangan, pengolahan makanan ringan, atau layanan laundry.
- Menyusun program pelatihan teknis dan manajerial bagi narapidana yang terlibat dalam koperasi.
- Menetapkan mekanisme pengawasan transparan, termasuk pelaporan keuangan bulanan dan audit independen.
Sejumlah lapas di beberapa provinsi sudah memulai pilot project koperasi, antara lain Lapas Nusakambangan yang mengembangkan usaha pertanian organik, serta Rutan Jakarta yang memproduksi sepatu kulit. Hasil awal menunjukkan peningkatan pendapatan harian narapidana hingga 30 persen serta peningkatan partisipasi pelatihan keterampilan.
Kementerian Imipas menargetkan bahwa pada akhir tahun depan setidaknya 70 persen lapas dan rutan di Indonesia telah memiliki koperasi yang beroperasi secara mandiri. Dengan dukungan pemerintah daerah dan sektor swasta, diharapkan model koperasi ini dapat menjadi contoh inovasi sosial dalam sistem pemasyarakatan.
