Setapak Langkah – 29 Juli 2026 | Jawa Pos, 26 Juli 2024 – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Tahir, menegaskan bahwa skema impor bahan bakar minyak (BBM) dari Rusia melalui mekanisme government-to-government (G2G) telah berhasil direalisasikan di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga BBM serta LPG bersubsidi.
Bahlil menjelaskan bahwa proses impor BBM Rusia telah melewati serangkaian tahap administratif, termasuk perjanjian bilateral, koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta penyelesaian urusan logistik di pelabuhan-pelabuhan utama. Semua langkah tersebut dilakukan secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Berikut beberapa poin penting terkait realisasi skema impor BBM Rusia:
- Skema G2G melibatkan negosiasi langsung antara pemerintah Indonesia dan Rusia, tanpa perantara komersial.
- Volume BBM yang diimpor diperkirakan mencukupi kebutuhan tambahan pada kuartal kedua dan ketiga tahun 2024.
- Harga BBM subsidi tetap dijaga sesuai kebijakan pemerintah, terlepas dari fluktuasi harga minyak mentah dunia.
- Proses distribusi BBM akan dilakukan melalui jaringan BBM resmi, termasuk SPBU milik negara dan swasta yang berlisensi.
- Pengawasan ketat diterapkan oleh BPH Migas untuk menjamin kualitas dan keamanan bahan bakar yang masuk.
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tetap waspada terhadap dinamika pasar energi global, namun yakin bahwa diversifikasi sumber pasokan, termasuk melalui skema G2G, akan memperkuat ketahanan energi nasional. Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan subsidi BBM dan LPG akan terus dievaluasi secara berkala untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan sosial dan fiskal.
Dengan realisasi impor BBM Rusia, Kementerian ESDM berharap dapat mengurangi tekanan pada stok domestik, menjaga kestabilan harga, dan mendukung pemulihan ekonomi pasca‑pandemi. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau situasi pasar dan menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat.
