Setapak Langkah – 09 Mei 2026 | Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perlindungan tenaga kerja merupakan pilar utama dalam mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan. Menurutnya, tanpa jaminan hak-hak dasar bagi pekerja, pertumbuhan ekonomi tidak akan mampu bertahan lama dan rentan terhadap gejolak sosial.
Dalam sambutannya, Menko Muhaimin menyoroti beberapa kebijakan strategis yang sedang digencarkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, antara lain:
- Perluasan cakupan program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, sehingga lebih banyak pekerja informal dan sektor mikro mendapatkan perlindungan kesehatan serta jaminan hari tua.
- Peningkatan program pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang berkolaborasi dengan dunia industri, guna menyiapkan tenaga kerja yang adaptif terhadap perubahan teknologi.
- Revisi regulasi ketenagakerjaan yang menekankan fleksibilitas kerja, tetapi tetap menjamin hak-hak dasar seperti upah minimum, jam kerja yang layak, dan perlindungan terhadap PHK sepihak.
- Pemberdayaan UMKM melalui akses pembiayaan bersubsidi dan pendampingan teknis, sehingga penciptaan lapangan kerja dapat terjadi secara merata di seluruh wilayah.
Menko Muhaimin juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, serikat pekerja, dan pelaku usaha dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif. Ia mengajak semua pihak untuk bersama‑sama menegakkan standar kerja yang adil, sehingga produktivitas dapat meningkat tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja.
Dengan langkah‑langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat membangun fondasi ekonomi yang tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, melainkan juga berkelanjutan secara sosial dan lingkungan.
