Setapak Langkah – 17 Juni 2026 | Indonesia menghadapi risiko pemadaman listrik di wilayah Jawa dan Bali menjelang akhir 2026. Penundaan penyusunan Rencana Kebutuhan dan Anggaran Barang (RKAB) tahun 2026 serta gangguan pasokan batubara menjadi faktor utama yang dikhawatirkan dapat menurunkan ketersediaan energi listrik.
Selain itu, pasokan batubara domestik mengalami fluktuasi karena kenaikan biaya penambangan yang dipicu oleh konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran. Harga batubara meningkat sekitar 20% sejak awal 2024, yang berdampak pada biaya operasi pembangkit tenaga panas bumi (PLTU) di Jawa‑Bali.
- Keterlambatan RKAB 2026 menghambat proyek pembangkit baru senilai Rp 45 triliun.
- Kenaikan biaya batubara memperbesar beban operasional PLTU hingga Rp 1.200 per kilogram.
- Permintaan listrik regional diproyeksikan naik 4,5% per tahun hingga 2026.
Berikut perkiraan kebutuhan listrik dibandingkan kapasitas yang tersedia pada akhir 2026:
| Tahun | Kebutuhan (GW) | Kapasitas Terpasang (GW) | Defisit (GW) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 56,2 | 55,0 | 1,2 |
| 2025 | 58,7 | 55,0 | 3,7 |
| 2026 | 61,4 | 55,0 | 6,4 |
Jika defisit tidak segera ditangani, pemerintah berpotensi harus memberlakukan pemadaman bergilir (load shedding) pada jam-jam puncak, yang dapat mengganggu sektor industri, layanan publik, dan aktivitas rumah tangga.
IMEF menyarankan beberapa langkah mitigasi, antara lain percepatan proses persetujuan RKAB, diversifikasi sumber energi dengan meningkatkan pangsa energi terbarukan, serta renegosiasi kontrak batubara untuk menstabilkan harga.
Dengan menindaklanjuti rekomendasi tersebut, diharapkan pasokan listrik di Jawa‑Bali tetap stabil dan risiko pemadaman dapat diminimalisir.
