Setapak Langkah – 28 Juli 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesediaannya untuk memanggil mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, setelah ia mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada akhir 2023. Keputusan ini muncul di tengah penyelidikan lanjutan terkait dugaan korupsi yang melibatkan penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Berikut ini rangkaian fakta utama yang menjadi latar belakang keputusan KPK:
- Pengunduran Diri Perry Warjiyo: Perry resmi mengundurkan diri pada Desember 2023 setelah masa jabatan dua periode yang berakhir pada Desember 2024. Pengunduran diri tersebut dianggap memberi ruang bagi penyelidikan lebih lanjut tanpa menimbulkan konflik kepentingan.
- Kasus CSR BI dan OJK: Penyelidikan mengarah pada dugaan penyalahgunaan dana CSR yang seharusnya dialokasikan untuk program sosial, tetapi diduga dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- Peran KPK: Tim penyidik KPK yang berbasis di Jakarta telah mengumpulkan bukti-bukti awal, termasuk dokumen keuangan, saksi, dan rekaman komunikasi internal.
KPK menegaskan bahwa proses pemanggilan akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Perry Warjiyo diperkirakan akan diminta memberikan keterangan terkait alur dana CSR, mekanisme persetujuan, serta peran OJK dalam proses tersebut.
Jika Perry Warjiyo tidak memenuhi panggilan, KPK berhak mengeluarkan surat perintah penangkapan (SPP) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pengembangan penyelidikan ini juga berdampak pada persepsi publik terhadap independensi institusi keuangan negara. Pemerintah dan otoritas terkait diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana CSR serta memperkuat mekanisme pengawasan internal.
Ke depannya, KPK berkomitmen untuk menyelesaikan penyelidikan ini dengan secepatnya, sekaligus menegakkan prinsip akuntabilitas dan integritas di sektor keuangan.
