Setapak Langkah – 04 Mei 2026 | Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren kembali menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan kasus melibatkan puluhan santriwati di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kasus tersebut memicu keprihatinan masyarakat dan menuntut tindakan tegas dari lembaga negara.
Komisi VIII DPR RI melalui rapat internalnya menegaskan pentingnya pembentukan Satgas Nasional yang khusus menangani pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di pesantren. Anggota komisi menilai bahwa keberadaan satgas akan memperkuat koordinasi antar kementerian, lembaga penegak hukum, serta institusi keagamaan.
Berikut beberapa poin utama yang diusulkan dalam pembentukan Satgas:
- Pengawasan dan audit rutin terhadap fasilitas pendidikan agama untuk memastikan tidak ada celah penyalahgunaan.
- Penyediaan mekanisme pelaporan yang aman dan anonim bagi korban maupun saksi.
- Pendidikan dan pelatihan tentang hak anak serta pencegahan kekerasan seksual bagi pengelola pesantren, guru, dan orang tua.
- Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku, termasuk proses peradilan yang cepat dan transparan.
- Pendampingan psikologis bagi korban serta program rehabilitasi untuk memulihkan trauma.
Anggota Komisi VIII menambahkan bahwa pembentukan satgas harus melibatkan unsur pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta tokoh agama untuk memastikan kebijakan yang holistik dan sensitif budaya.
Selain itu, komisi menuntut peningkatan anggaran bagi program perlindungan anak dan pelatihan aparat penegak hukum. Mereka juga mengusulkan pembentukan basis data nasional kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama untuk memudahkan monitoring dan evaluasi.
Reaksi dari kalangan pesantren beragam. Sebagian menyambut baik inisiatif tersebut sebagai langkah preventif, sementara yang lain mengkhawatirkan potensi stigma yang dapat menimpa institusi pendidikan agama secara keseluruhan. Namun, mayoritas sepakat bahwa perlindungan terhadap santri harus menjadi prioritas utama.
Jika disetujui, Satgas Nasional diharapkan dapat beroperasi dalam waktu dekat dengan mandat yang jelas, serta dilaporkan secara periodik kepada DPR dan publik untuk memastikan akuntabilitas.
