Setapak Langkah – 04 Agustus 2026 | Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan kembali bahwa tidak ada keputusan mendadak (surpres) dari Presiden untuk mengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat komisi pada Selasa (tanggal), sebagai respons terhadap beredarnya spekulasi di media sosial dan beberapa outlet berita.
Ketua Komisi III, Nama Ketua, menjelaskan bahwa proses pengangkatan atau pemberhentian Kapolri harus melalui mekanisme hukum yang transparan, melibatkan Presiden, Menteri Dalam Negeri, serta Dewan Pengawas Kepolisian. \”Tidak ada instruksi atau surat keputusan yang kami terima mengenai pergantian Kapolri secara mendadak,\” tegasnya.
Komisi III juga menambahkan bahwa selama masa jabatan Listyo Sigit, kinerja kepolisian terus dipantau melalui rapat-rapat koordinasi rutin. Beberapa indikator yang menjadi fokus pengawasan meliputi:
- Peningkatan angka penyelesaian kasus kriminal.
- Penurunan tingkat kejahatan jalanan di wilayah perkotaan.
- Implementasi program modernisasi sistem informasi kepolisian.
Spekulasi mengenai pergantian Kapolri muncul setelah sejumlah laporan media mengaitkan kebijakan keamanan nasional dengan dinamika politik menjelang pemilihan umum. Namun, Komisi III menolak keras asumsi tersebut, menegaskan bahwa segala keputusan strategis tetap berada pada ranah eksekutif yang sah.
Selain itu, anggota komisi menyoroti pentingnya stabilitas kepemimpinan di kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di tengah tantangan keamanan siber dan terorisme. \”Kepolisian memerlukan kepemimpinan yang konsisten untuk melaksanakan program-program strategis yang sudah direncanakan,\” ujar salah satu anggota komisi.
Sejauh ini, tidak ada pernyataan resmi dari Istana Negara atau Kepolisian Republik Indonesia yang mengkonfirmasi adanya rencana pergantian Kapolri. Pihak kepolisian sendiri menegaskan bahwa Listyo Sigit tetap menjabat sesuai dengan masa tugas yang telah ditetapkan.
