Setapak Langkah – 21 Juli 2026 | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan uji kompetensi bagi petugas loket pelayanan pada pertengahan Agustus 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mewujudkan standar pelayanan prima bagi masyarakat.
Uji kompetensi tersebut melibatkan seluruh petugas loket di kantor wilayah Kemenkum, termasuk unit pelayanan perizinan, bantuan hukum, dan layanan administrasi lainnya. Peserta diuji melalui serangkaian modul yang mencakup pengetahuan regulasi, prosedur operasional standar, serta keterampilan komunikasi dan penyelesaian masalah.
Tujuan utama uji kompetensi
- Menilai tingkat pemahaman regulasi hukum yang berlaku di wilayah Bangka Belitung.
- Meningkatkan kemampuan petugas dalam memberikan informasi akurat dan cepat kepada publik.
- Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan lanjutan bagi petugas yang masih memerlukan pendampingan.
- Mendorong budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.
Berikut adalah jadwal pelaksanaan uji kompetensi:
| Tanggal | Kegiatan | Waktu |
|---|---|---|
| 12 Agustus 2024 | Pembukaan dan pengarahan | 08.00‑09.30 WIB |
| 13‑14 Agustus 2024 | Pelaksanaan modul tes tertulis | 09.00‑12.00 WIB |
| 15 Agustus 2024 | Simulasi pelayanan langsung | 13.00‑16.00 WIB |
| 16 Agustus 2024 | Evaluasi dan penyampaian hasil | 10.00‑12.00 WIB |
Setelah selesai, hasil evaluasi akan dianalisis oleh tim ahli Kemenkum untuk merumuskan rekomendasi pelatihan lanjutan. Petugas yang menunjukkan kompetensi tinggi akan diberikan sertifikat kompetensi sebagai penghargaan atas pencapaian mereka.
Direktur Kemenkum Babel, Dr. H. Abdul Rachman, menyatakan bahwa peningkatan kompetensi petugas loket merupakan langkah strategis dalam rangka menurunkan tingkat keluhan masyarakat dan mempercepat proses pelayanan. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus memantau implementasi hasil uji kompetensi melalui audit layanan periodik.
Dengan adanya program uji kompetensi ini, diharapkan masyarakat Bangka Belitung dapat merasakan pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan visi Kemenkum untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan berorientasi pada kepentingan publik.
