Setapak Langkah – 05 Mei 2026 | Pemerintah Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan rencana pencabutan izin operasional Pesantren Ndolo Kusumo yang berlokasi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Keputusan tersebut akan diambil setelah Kemenag menerima rekomendasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Pati.
Rekomendasi daerah didasarkan pada temuan bahwa pesantren tersebut belum memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan standar operasional yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, termasuk kelengkapan akta yayasan, standar kurikulum, serta kepatuhan terhadap prosedur kesehatan dan keamanan.
Berikut adalah langkah‑langkah yang akan dilalui sebelum izin resmi dicabut:
- Pengiriman surat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Pati kepada Kemenag.
- Verifikasi dokumen dan hasil audit lapangan oleh tim Kemenag.
- Penyampaian keputusan akhir kepada pengelola pesantren melalui surat resmi.
- Pelaksanaan pencabutan izin dan penutupan operasional pesantren jika tidak ada upaya perbaikan dalam jangka waktu yang ditentukan.
Jika keputusan pencabutan ditegakkan, pesantren tersebut wajib menghentikan semua kegiatan belajar mengajar serta menutup asrama. Pengelola pesantren diberi batas waktu 30 hari untuk menyelesaikan administrasi akhir, termasuk penyerahan data santri dan penyelesaian hak‑hak tenaga kerja.
Reaksi dari masyarakat setempat beragam. Sebagian orang khawatir terhadap dampak sosial bagi santri yang kehilangan tempat belajar, sementara pihak lain mendukung langkah Kemenag sebagai upaya menegakkan standar pendidikan agama yang transparan dan akuntabel.
Pemerintah Kabupaten Pati menegaskan komitmennya untuk membantu proses transisi, termasuk memberikan arahan kepada santri dan orang tua tentang alternatif lembaga pendidikan agama yang telah terverifikasi.
Keputusan ini menjadi contoh konkret bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat berperan dalam menjaga kualitas lembaga pendidikan agama di Indonesia.
