Setapak Langkah – 14 Juli 2026 | Direktorat Jenderal Investasi (Indef) menegaskan bahwa keberhasilan Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (RUU PFII) sangat tergantung pada kemampuan pemerintah dalam mendengarkan masukan dari kalangan investor serta memberikan kepastian hukum yang kuat.
Berikut beberapa poin utama yang disorot oleh Indef sebagai langkah penting untuk mempercepat ratifikasi dan implementasi RUU PFII:
- Dialog intensif dengan investor: Pemerintah perlu membentuk forum konsultasi reguler yang melibatkan perwakilan sektor swasta, lembaga keuangan, dan asosiasi industri guna mengidentifikasi hambatan spesifik yang dihadapi investor.
- Kepastian hukum: Penyederhanaan proses perizinan, penguatan perlindungan properti intelektual, dan penegakan hukum yang konsisten harus dijadikan prioritas.
- Insentif yang kompetitif: Peninjauan kembali skema insentif fiskal dan non‑fiskal agar selaras dengan standar internasional, termasuk kebijakan pajak yang menarik bagi sektor teknologi, energi terbarukan, dan manufaktur berteknologi tinggi.
- Pengawasan dan penegakan anti‑korupsi: Memastikan bahwa seluruh prosedur investasi bebas dari praktik korupsi sehingga meningkatkan kepercayaan investor.
- Transparansi regulasi: Publikasi regulasi yang mudah diakses dan bahasa yang jelas, serta penyediaan panduan praktis bagi pelaku investasi asing.
Indef juga menekankan pentingnya sinergi antara kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), untuk memastikan bahwa setiap perubahan regulasi dapat diimplementasikan secara terkoordinasi dan tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
Jika pemerintah dapat memenuhi ekspektasi tersebut, RUU PFII diharapkan tidak hanya menjadi landasan hukum yang kuat, tetapi juga katalisator pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan aliran investasi asing langsung (FDI) yang berkelanjutan.
