Setapak Langkah – 08 Juni 2026 | JAKARTA – Menanggapi spekulasi seputar pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), Menteri Koordinator Kesehatan, Hasan Nasbi menegaskan bahwa tidak ada siapapun yang kebal hukum di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan pada Senin (26/04/2024) setelah diumumkannya penunjukan Nani Deyang sebagai Kepala BGN yang baru.
Hasan Nasbi menyoroti bahwa proses perubahan pimpinan BGN merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki kinerja lembaga, khususnya dalam penanganan masalah Masyarakat Berbasis Gizi (MBG). Ia menambahkan bahwa penunjukan Nani Deyang didasarkan pada rekam jejaknya yang kuat dalam bidang gizi dan manajemen program kesehatan, sehingga diharapkan dapat menuntaskan permasalahan yang selama ini menghambat efektivitas BGN.
Berikut poin-poin penting yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Kesehatan:
- Penunjukan Nani Deyang bertujuan untuk memperbaiki sistem pengelolaan MBG dan meningkatkan kualitas layanan gizi nasional.
- Setiap pejabat publik, termasuk anggota pemerintahan, tetap berada di bawah aturan hukum yang sama.
- Pengawasan ketat akan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang.
- Pemerintah berkomitmen meningkatkan transparansi dalam setiap kebijakan terkait gizi.
Penggantian kepala BGN ini muncul setelah sejumlah laporan mengkritik kinerja lembaga dalam mengatasi masalah gizi buruk dan distribusi suplemen makanan di wilayah‑wilayah rentan. Nani Deyang, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pelaksana Program Gizi di Kementerian Kesehatan, diyakini memiliki pengalaman operasional yang cukup untuk menata kembali struktur internal BGN.
Reaksi dari kalangan ahli gizi dan organisasi masyarakat sipil pun beragam. Sebagian menyambut baik langkah tersebut sebagai upaya revitalisasi BGN, sementara yang lain menuntut agar proses reformasi dilengkapi dengan mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat.
Hasan Nasbi menutup konferensinya dengan menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo tidak akan menoleransi adanya pelanggaran hukum di tingkat manapun, termasuk di lembaga-lembaga teknis seperti BGN. Ia menambah, “Kita harus memberikan contoh bahwa hukum berlaku sama untuk semua, tanpa terkecuali.”
