Setapak Langkah – 06 Mei 2026 | Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI, baru-baru ini mengungkap alasan di balik penggantiannya pada tahun 2017. Menurutnya, keputusan tersebut bukan sekadar faktor administratif, melainkan hasil dari serangkaian dinamika politik internal yang melibatkan Presiden Joko Widodo.
Berikut rangkaian peristiwa yang dijelaskan Gatot Nurmantyo:
- Pada awal 2017, Presiden Jokowi mengirimkan usulan peningkatan pangkat jenderal kepada Menko Polhukam. Gatot menolak usulan tersebut karena merasa prosedur belum lengkap dan tidak ada konsensus di kalangan pejabat tinggi militer.
- Penolakan berulang kali tersebut menimbulkan ketegangan antara kepemimpinan TNI dan kantor kepresidenan, terutama soal independensi militer dalam proses promosi.
- Ketika akhirnya usulan tetap diajukan, Gatot menganggapnya sebagai tekanan politik yang mengancam integritas institusi TNI.
- Akibatnya, pada bulan Oktober 2017, Presiden memutuskan untuk mencabut mandat Gatot sebagai Panglima TNI dan menunjuk pengganti yang lebih selaras dengan kebijakan pemerintah.
Gatot menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan karena kegagalan profesional, melainkan karena perbedaan pandangan mengenai prosedur kenaikan pangkat dan intervensi politik. Ia juga menambah bahwa selama menjabat, ia selalu berupaya menjaga profesionalitas TNI dan menolak segala bentuk intervensi yang dapat merusak netralitas militer.
Kasus ini menimbulkan perdebatan luas mengenai peran politik dalam penunjukan pejabat militer tertinggi, serta menegaskan pentingnya prosedur transparan dalam proses promosi jenderal.
