Setapak Langkah – 05 Agustus 2026 | Bekas Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, mengumumkan niatnya untuk mengajukan gugatan praperadilan terkait kasus hukum yang sedang menimpanya. Langkah tersebut menandai upaya hukum terbaru sang mantan pejabat dalam memperjuangkan haknya sebagai tersangka.
Febrie Adriansyah sebelumnya terjerat dalam penyelidikan yang melibatkan dugaan pelanggaran hukum. Menurutnya, proses penyidikan yang berjalan belum memberikan kepastian hukum yang memadai, sehingga ia memilih menempuh jalur praperadilan untuk menantang keputusan penyidik.
Kejaksaan Agung menanggapi rencana tersebut dengan menyatakan bahwa hak tersangka untuk mengajukan praperadilan adalah sah dan dapat dilaksanakan. Pihak Kejagung menegaskan dukungan terhadap prosedur hukum yang berlaku, sekaligus mengingatkan bahwa proses praperadilan akan melibatkan evaluasi atas legalitas tindakan penyidik.
Berikut adalah tahapan umum yang biasanya ditempuh dalam praperadilan:
- Pengajuan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri yang berwenang.
- Penyampaian argumentasi hukum serta bukti yang mendukung keberatan terhadap penetapan penyidik.
- Sidang pendahuluan untuk menilai kelayakan permohonan.
- Jika diterima, pengadilan akan mengkaji kembali keputusan penyidik dan dapat memerintahkan perubahan atau penghentian penyidikan.
Reaksi publik dan kalangan hukum beragam. Sebagian menganggap langkah Febrie sebagai upaya legitime untuk melindungi hak asasi, sementara yang lain menyoroti pentingnya transparansi dalam proses hukum agar tidak menimbulkan persepsi penyalahgunaan wewenang.
Apapun hasilnya, gugatan praperadilan ini dapat menjadi preseden penting bagi kasus-kasus serupa di masa depan, menguji batas-batas kekuasaan penyidik dan menegaskan kembali prinsip bahwa setiap tersangka memiliki hak untuk dipertahankan secara hukum.
