Setapak Langkah – 18 Juni 2026 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa program B50 yang dijadwalkan mulai diimplementasikan pada tahun 2026 diproyeksikan dapat menghemat devisa negara sebesar Rp 157,28 triliun setiap tahunnya. Selain mengurangi ketergantungan impor bahan bakar, inisiatif ini juga diharapkan menyerap sekitar 2,2 juta tenaga kerja Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Program B50 merupakan kebijakan yang menargetkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dengan kandungan bensin sebesar 50% dalam campuran bahan bakar. Dengan mengoptimalkan produksi dalam negeri, pemerintah berusaha menekan impor minyak mentah serta produk turunannya.
Manfaat Ekonomi Utama
- Penghematan devisa: Estimasi penghematan Rp 157,28 triliun per tahun berasal dari penurunan impor BBM dan produk petrokimia.
- Penciptaan lapangan kerja: Program ini diperkirakan menyerap 2,2 juta tenaga kerja, termasuk pekerja di sektor pertambangan, pengilangan, distribusi, serta industri pendukung.
- Peningkatan nilai tambah domestik: Dengan mengolah lebih banyak bahan baku di dalam negeri, nilai tambah pada rantai nilai energi akan meningkat.
Proyeksi Dampak Finansial
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Penghematan devisa per tahun | Rp 157,28 triliun |
| Tenaga kerja terserap | 2,2 juta orang |
| Tahun implementasi | 2026 |
Penghematan devisa ini diharapkan dapat mengurangi defisit neraca perdagangan Indonesia, sekaligus memberikan ruang fiskal bagi pemerintah untuk berinvestasi pada sektor strategis lainnya, seperti infrastruktur dan pendidikan.
Selain manfaat ekonomi, program B50 juga berpotensi menurunkan emisi karbon karena meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini selaras dengan komitmen Indonesia dalam agenda energi bersih dan transisi energi hijau.
ESDM menambahkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Diperlukan investasi pada teknologi pengolahan, peningkatan kapasitas kilang, serta kebijakan insentif yang mendukung produksi dalam negeri.
Dengan target implementasi pada 2026, kementerian berencana melakukan serangkaian langkah persiapan, termasuk penyusunan regulasi, peningkatan infrastruktur, serta pelatihan tenaga kerja untuk memastikan kelancaran transisi ke B50.
