Setapak Langkah – 27 Mei 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pokok Masalah (Pokmas) di Jawa Timur dengan memeriksa enam saksi di kantor Polres Probolinggo. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada Rabu, dengan tujuan mengumpulkan keterangan yang dapat memperkuat bukti dalam penyidikan.
Kasus Pokmas Jatim melibatkan alokasi dana hibah yang seharusnya disalurkan untuk program kesejahteraan masyarakat, namun diduga disalahgunakan oleh oknum pejabat dan pihak terkait. Hingga kini, KPK telah menahan beberapa tersangka utama dan kini berfokus pada saksi yang diyakini memiliki informasi penting mengenai alur dana, penerima manfaat, serta mekanisme penggelapan.
Saksi yang diperiksa meliputi:
- Pejabat struktural di tingkat kabupaten yang terlibat dalam penyaluran dana.
- Staf administrasi yang mengelola dokumen anggaran.
- Wakil penerima hibah yang mengklaim tidak menerima dana sesuai perjanjian.
- Pengamat independen yang memantau pelaksanaan program.
- Pengacara yang menangani kasus terkait.
- Lainnya yang memiliki akses ke data keuangan.
Selama proses interogasi, saksi diminta untuk menjelaskan peran masing-masing, menyiapkan catatan keuangan, serta menyampaikan bukti pendukung seperti surat perintah, laporan realisasi, dan bukti transfer. KPK menegaskan bahwa setiap keterangan akan diperiksa secara menyeluruh dan akan menjadi dasar bagi langkah hukum selanjutnya.
Pihak kepolisian setempat memberikan fasilitas ruang pemeriksaan dan menjamin keamanan saksi. Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyiapkan tim pengawas untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan tanpa tekanan.
Para pengamat menilai bahwa pemeriksaan ini merupakan langkah penting untuk menegakkan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Jika terbukti, kasus ini dapat menjadi preseden bagi penegakan hukum yang lebih tegas terhadap penyalahgunaan dana hibah di tingkat provinsi.
KPK menyatakan akan terus mempercepat proses penyidikan dan berkomitmen menyelesaikan kasus Pokmas Jatim secepat mungkin, sebagai upaya menegakkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.
