Setapak Langkah – 17 April 2026 | Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto (HS), yang baru saja mengisi jabatan pimpinan Lembaga Pengawas Pelayanan Publik (LPP) selama enam hari, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola niaga pertambangan nikel periode 2013-2025.
Penunjukan Hery Susanto sebagai Ketua Ombudsman pada awal bulan ini sempat menjadi sorotan karena durasinya yang sangat singkat. Ia menggantikan pengganti sementara sebelumnya dan hanya menjabat selama enam hari sebelum kepolisian mengumumkan penetapan tersangka.
Kasus yang diangkat melibatkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi dalam proses pengaturan kontrak pertambangan nikel, termasuk manipulasi nilai transaksi dan pemberian keuntungan tidak sah kepada pihak terkait. Penyidikan mengidentifikasi sejumlah transaksi yang terjadi antara 2013 hingga 2025, di mana Hery Susanto diduga terlibat sebagai perantara atau penerima manfaat.
- 2013-2015: Awal mula kegiatan pertambangan nikel di wilayah Indonesia.
- 2016-2020: Peningkatan volume produksi dan masuknya investor asing.
- 2021-2025: Pengesahan beberapa perjanjian niaga yang kemudian dipertanyakan keabsahannya.
Setelah penetapan tersangka, kantor Ombudsman mengeluarkan pernyataan bahwa proses hukum yang sedang berjalan tidak akan mempengaruhi independensi lembaga. Kepala Sekretariat Ombudsman menegaskan bahwa semua fungsi pengawasan akan tetap berjalan sesuai mandat konstitusional.
Reaksi politikus dan kalangan masyarakat pun beragam. Beberapa pihak menuntut agar proses penyidikan dipercepat dan transparan, sementara yang lain mengingatkan pentingnya prinsip praduga tak bersalah bagi semua terdakwa, termasuk Hery Susanto.
Jika terbukti bersalah, Hery Susanto dapat dijatuhi hukuman penjara serta denda sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Selain itu, ia akan kehilangan hak untuk menduduki jabatan publik apa pun di masa depan.
Kasus ini menjadi catatan penting dalam sejarah Ombudsman, menandai kepemimpinan terpendek yang sekaligus terjerat dalam skandal korupsi. Pengamat menilai bahwa dinamika ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas dan menimbulkan tekanan untuk reformasi internal.
