Setapak Langkah – 05 Juli 2026 | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali menegaskan ketentuan tentang fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penyempurnaan ini bertujuan menghindari interpretasi yang berbeda‑beda di tingkat lapangan dan memastikan bantuan pajak tepat sasaran.
Berikut ini adalah poin‑poin utama yang disampaikan DJP dalam surat edaran terbarunya:
- Usaha yang termasuk dalam kategori UMKM berdasarkan kriteria omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar per tahun atau memiliki aset tidak lebih dari Rp50 miliar.
- Usaha harus terdaftar dan aktif pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) atau memiliki NPWP aktif.
- Penerima fasilitas harus melaporkan seluruh transaksi penjualan secara elektronik melalui e‑faktur atau sistem pajak online lainnya.
- Penghasilan bruto tahunan tidak boleh melebihi batas maksimum yang ditetapkan untuk PPh Final, yaitu Rp4,8 miliar.
- Usaha tidak boleh memiliki tunggakan pajak lebih dari satu tahun atau sedang berada dalam proses pemeriksaan pajak.
Apabila semua kriteria di atas terpenuhi, UMKM berhak menikmati tarif PPh Final sebesar 0,5 % dari omzet, yang dibayarkan secara bulanan melalui mekanisme self‑assessment. Fasilitas ini tidak hanya mengurangi beban administrasi, tetapi juga memberi kepastian fiskal bagi pelaku usaha.
Prosedur pengajuan cukup sederhana: setelah memastikan kepatuhan data pada sistem DJP, pelaku usaha dapat mengaktifkan fasilitas melalui portal DJP Online. Seluruh data akan diverifikasi secara otomatis, dan keputusan diberikan dalam waktu maksimal tiga hari kerja.
DJP menekankan bahwa pemantauan dan evaluasi berkala akan dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan bila diperlukan. Dengan langkah ini, diharapkan UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan usaha tanpa terbebani beban pajak yang berlebihan.
