Setapak Langkah – 28 Maret 2026 | Jakarta – Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Surabaya pada Senin (27/03/2026), Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, menyampaikan analisis tajam mengenai potensi dampak ekonomi regional bila ketegangan militer antara Iran dan Amerika Serikat bereskalasi menjadi konflik terbuka.
Latar Belakang Konflik
Ketegangan antara Tehran dan Washington telah memuncak sejak awal tahun ini, dipicu oleh serangkaian sanksi ekonomi, insiden militer di Teluk Persia, serta retorika keras di kedua belah pihak. Meskipun konflik masih bersifat geopolitik, konsekuensinya dapat meluas ke pasar energi global, yang pada gilirannya memengaruhi aliran perdagangan internasional.
Risiko Inflasi dan Harga Komoditas
Emil Dardak menekankan bahwa Jawa Timur sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak mentah. “Jika harga minyak naik di atas US$120 per barel, biaya transportasi laut dan darat akan melonjak, yang secara otomatis menaikkan harga bahan baku, terutama untuk industri pupuk, semen, dan tekstil,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa inflasi konsumsi rumah tangga berpotensi melampaui 5‑6 persen pada kuartal berikutnya, menurunkan daya beli masyarakat.
Dampak pada Investasi dan Industri Manufaktur
Menurut Dardak, sektor manufaktur—terutama yang berbasis pada rantai pasok global—akan menghadapi tekanan dua arah. Di satu sisi, kenaikan biaya energi dapat memaksa perusahaan mengurangi kapasitas produksi; di sisi lain, ketidakpastian geopolitik dapat menurunkan minat investor asing untuk menanam modal baru di Jawa Timur. “Proyek investasi hijau yang sedang kami kembangkan, seperti pembangkit listrik tenaga surya di Kediri, berisiko tertunda bila nilai tukar rupiah melemah akibat aliran modal keluar,” jelasnya.
Strategi Pemerintah Provinsi
Untuk mengantisipasi skenario terburuk, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan paket kebijakan komprehensif. Paket tersebut meliputi subsidi energi bagi industri strategis, penguatan cadangan minyak bumi di pelabuhan, serta program insentif pajak bagi perusahaan yang meningkatkan efisiensi energi. Dardak menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat kerja sama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPHM) serta memperluas jaringan kerjasama bilateral dengan negara‑negara non‑barat yang tidak terlibat dalam konflik.
Pandangan Para Pengamat
Ekonom senior Universitas Airlangga, Dr. Siti Maulani, menilai pernyataan Dardak sejalan dengan model ekonomi regional yang sensitif terhadap volatilitas energi. Ia menambahkan, “Jika perang meluas, ekspektasi depresiasi rupiah akan menguat, sehingga beban utang luar negeri provinsi dapat meningkat. Langkah mitigasi berupa diversifikasi sumber energi dan peningkatan nilai tambah produk lokal menjadi sangat krusial.”
Secara keseluruhan, pernyataan Emil Dardak menggarisbawahi pentingnya kesiapan struktural Jawa Timur dalam menghadapi dinamika geopolitik yang tidak menentu. Pemerintah provinsi berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, serta memastikan iklim investasi tetap kondusif meski situasi global terus berubah.
