Setapak Langkah – 18 Mei 2026 | Beredar di media sosial sebuah postingan yang menyatakan bahwa setiap bayi warga negara Indonesia (WNI) yang baru lahir secara otomatis tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan. Klaim tersebut menimbulkan pertanyaan dan kebingungan di kalangan masyarakat, terutama bagi orang tua yang baru saja menyambut kelahiran anak.
Setelah ditelusuri, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya akurat. Berdasarkan penjelasan resmi dari BPJS Kesehatan, proses pendaftaran bayi ke dalam program jaminan kesehatan tidak terjadi secara otomatis. Berikut poin‑poin penting yang perlu diketahui:
- Registrasi wajib dilakukan oleh orang tua atau wali. Setelah kelahiran, data bayi harus dimasukkan ke dalam sistem melalui kantor BPJS terdekat atau secara daring melalui aplikasi resmi.
- Dokumen yang diperlukan meliputi akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK). Kedua dokumen ini menjadi dasar verifikasi identitas dan hubungan keluarga.
- Jika orang tua atau calon peserta belum terdaftar sebagai peserta BPJS, mereka harus mendaftar terlebih dahulu. Anak baru dapat menjadi peserta hanya setelah orang tua atau wali terdaftar dan mengajukan pendaftaran untuk bayi.
- Program Bantuan Ibu Hamil dan Anak (BIPA) atau Program Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu menutupi iuran pertama. Namun, bantuan tersebut tetap memerlukan proses administrasi yang jelas.
BPJS Kesehatan menegaskan bahwa tidak ada mekanisme otomatis yang menambahkan nama bayi ke dalam basis data peserta. Semua data harus melalui tahap verifikasi dan persetujuan. Jika terjadi pendaftaran tanpa persetujuan orang tua, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran privasi dan prosedur.
Selain itu, Kementerian Kesehatan juga mengingatkan bahwa penting bagi orang tua untuk memahami hak dan kewajiban terkait jaminan kesehatan. Memiliki kartu BPJS sejak dini dapat mempermudah akses layanan medis, namun tetap harus melalui prosedur yang sah.
Kesimpulannya, meskipun ada upaya pemerintah untuk mempermudah pendaftaran BPJS bagi bayi, prosesnya tidak bersifat otomatis. Orang tua atau wali tetap bertanggung jawab untuk mengajukan pendaftaran secara aktif.
