Setapak Langkah – 29 Juni 2026 | Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak akan dijadikan dasar untuk penetapan pajak pribadi. Sensus ini dirancang sebagai upaya pengumpulan data mikro‑ekonomi secara menyeluruh untuk memperkuat kebijakan pembangunan, bukan sebagai instrumen fiskal.
Berbeda dengan survei pajak yang berfokus pada penghasilan dan kewajiban pajak wajib pajak, Sensus Ekonomi mencakup profil usaha, struktur kepemilikan, nilai produksi, serta distribusi pendapatan pada tingkat rumah tangga dan perusahaan. Data ini diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah dalam merumuskan program penanggulangan kemiskinan, peningkatan daya saing UMKM, dan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran.
Untuk meningkatkan partisipasi publik, BPS memilih lokasi pencanangan sensus di kawasan CFD (Central Financial District). Pemilihan kawasan tersebut dimaksudkan untuk menarik perhatian masyarakat luas, khususnya pelaku bisnis dan profesional yang berada di pusat kegiatan ekonomi, sehingga kesadaran akan pentingnya kontribusi data menjadi lebih tinggi.
Berikut beberapa poin utama yang menjadi fokus Sensus Ekonomi 2026:
- Pengumpulan data usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara digital.
- Identifikasi pola konsumsi rumah tangga di berbagai wilayah.
- Pemetaan nilai tambah sektor industri dan jasa.
- Analisis distribusi pendapatan dan kesejahteraan ekonomi.
Proses sensus akan dilaksanakan secara bertahap mulai awal 2026 dengan tim enumerator yang dilengkapi perangkat keras dan lunak terbaru untuk mengurangi kesalahan pencatatan. Semua data yang terkumpul akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan Undang‑Undang Statistik dan tidak akan dipublikasikan dalam bentuk yang dapat mengidentifikasi individu atau entitas secara spesifik.
Dengan menegaskan bahwa sensus ini bukan untuk keperluan pajak pribadi, BPS berharap dapat menumbuhkan kepercayaan publik sehingga tingkat responden meningkat, menghasilkan basis data yang akurat dan bermanfaat bagi perencanaan ekonomi nasional ke depan.
