Setapak Langkah – 10 Agustus 2026 | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan bahwa Laporan Keuangan (LK) Kementerian Perencanaan dan Kebijakan (PKP) tahun 2025 sampai dengan periode Barantin telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini ini menandakan bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan mencerminkan posisi keuangan serta hasil operasi yang sebenarnya.
Berikut poin-poin penting yang diungkapkan BPK dalam opini tersebut:
- Penggunaan anggaran selama tahun 2025 tercatat secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Prosedur pengadaan barang dan jasa telah mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
- Pengelolaan aset tetap dan persediaan menunjukkan kepatuhan pada regulasi internal kementerian.
- Tidak ditemukan temuan material yang dapat mengindikasikan penyimpangan atau kecurangan dalam penyusunan laporan.
Opini WTP ini memiliki implikasi signifikan bagi kementerian, antara lain meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat basis fiskal, serta memberi sinyal positif kepada pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan anggaran berikutnya. Selain itu, hasil audit ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi kementerian lain dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.
Pihak Kementerian PKP menyambut baik hasil audit tersebut dan berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem pengendalian internal serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
Secara umum, opini WTP yang diberikan BPK menegaskan bahwa Kementerian PKP telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mengelola dana publik hingga akhir periode Barantin, sekaligus menyiapkan landasan yang kuat untuk perencanaan keuangan tahun-tahun mendatang.
