Setapak Langkah – 22 Mei 2026 | Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) meluncurkan serangkaian inisiatif untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor minyak dan gas bumi wilayah tersebut.
PNBP merupakan sumber penting bagi pendapatan negara yang berasal dari kegiatan eksplorasi, produksi, dan distribusi minyak serta gas. Tingkat kepatuhan yang tinggi memastikan aliran dana yang stabil untuk pembangunan daerah dan mendukung kebijakan energi nasional.
Berikut langkah‑langkah utama yang diambil dalam program ini:
- Penguatan koordinasi: Pembentukan tim gabungan BPH Migas‑Pemprov Malut yang melakukan pemantauan rutin terhadap pelaku usaha hilir minyak dan gas.
- Penyuluhan regulasi: Penyediaan materi edukatif serta lokakarya bagi perusahaan untuk memahami kewajiban PNBP dan mekanisme pembayaran.
- Digitalisasi proses: Implementasi sistem pelaporan dan pembayaran daring yang memudahkan pelaku usaha mengirimkan data dan melakukan transfer secara real‑time.
- Insentif kepatuhan: Pemberian penghargaan dan potensi pengurangan tarif administrasi bagi perusahaan yang melaporkan dan membayar tepat waktu selama tiga bulan berturut‑turut.
- Penegakan sanksi: Penetapan denda administratif dan pembatasan izin operasional bagi pihak yang terbukti lalai dalam memenuhi kewajiban PNBP.
Hasil pemantauan awal menunjukkan peningkatan signifikan, dengan tingkat kepatuhan naik dari sekitar 68 % pada kuartal pertama menjadi lebih dari 85 % pada kuartal kedua tahun ini. Angka tersebut mencerminkan respons positif dari perusahaan migas regional terhadap kebijakan yang lebih transparan dan terintegrasi.
Direktur BPH Migas, Nama Direktur, menegaskan bahwa keberlanjutan program ini akan bergantung pada sinergi antara regulator, pemerintah daerah, dan pelaku industri. Sementara itu, Gubernur Maluku Utara, Nama Gubernur, menyatakan komitmen provinsi untuk terus menyediakan dukungan administratif dan infrastruktur yang diperlukan demi mempermudah proses pembayaran.
Ke depan, kedua pihak berencana memperluas cakupan pengawasan ke sektor distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta mengintegrasikan data kepatuhan ke dalam sistem informasi keuangan daerah, sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan kebijakan.
