Setapak Langkah – 10 Juni 2026 | Pemerintah Indonesia kembali menyoroti program Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) yang direncanakan akan dibentuk di sejumlah wilayah pedesaan. Program ini bertujuan memperkuat kehadiran aparat negara dalam upaya pembangunan infrastruktur, penyuluhan pertanian, dan penertiban lahan. Namun, sejak pengumuman awal, BTP telah menuai kritik tajam karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik agraria dan menambah beban anggaran negara.
Latar Belakang
BTP diluncurkan sebagai respons terhadap ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ide dasarnya adalah menempatkan satuan militer berskala batalyon (sekitar 500-800 orang) yang akan bekerja sama dengan lembaga pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur, mengoptimalkan penggunaan lahan, serta meningkatkan produktivitas pertanian.
Tujuan Utama Program
- Mempercepat pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik di wilayah terpencil.
- Menyediakan pendampingan teknis bagi petani dalam mengadopsi teknologi modern.
- Mengawasi dan menertibkan sengketa lahan yang sering berujung pada konflik horizontal.
Kekhawatiran Konflik Agraria
Berbagai pihak, termasuk LSM hak atas tanah dan akademisi, menilai bahwa kehadiran pasukan bersenjata dalam urusan agraria dapat memperburuk ketegangan. Mereka mengingat kasus-kasus sebelumnya di mana intervensi militer dalam penyelesaian sengketa lahan berujung pada eskalasi kekerasan dan perampasan hak petani.
Berikut beberapa poin utama yang dikhawatirkan:
- Penetapan zona prioritas pembangunan yang tidak melibatkan konsultasi publik.
- Penggunaan kekuatan militer untuk menegakkan keputusan yang masih diperdebatkan secara hukum.
- Potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat dalam proses pengadaan lahan.
Tantangan Anggaran
Rencana pembiayaan BTP diperkirakan menelan biaya miliaran rupiah tiap tahunnya, meliputi gaji personel, peralatan, serta pendanaan proyek infrastruktur. Di tengah kondisi fiskal yang masih dipengaruhi oleh pandemi dan tekanan inflasi, para pengamat mengkritik prioritas alokasi dana tersebut.
Reaksi Publik dan Pemerintah
Pemerintah menegaskan bahwa BTP akan beroperasi di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan dan Kementerian PUPR, dengan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Namun, suara kritis dari masyarakat sipil terus menguat, menuntut transparansi dalam proses seleksi lokasi dan mekanisme penyelesaian sengketa.
Prospek Kedepan
Keberhasilan BTP akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan hak atas tanah. Jika implementasinya dilaksanakan secara inklusif, program ini berpotensi menjadi model inovatif dalam mengurangi kesenjangan pembangunan. Sebaliknya, kurangnya dialog dan akuntabilitas dapat memperparah konflik agraria yang sudah ada.
