Setapak Langkah – 22 Mei 2026 | Pemerintah Indonesia melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bahlil Tanjung, menegaskan bahwa tidak akan ada pemotongan kuota ekspor gas alam pada tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi antara kementerian terkait dan para pemangku kepentingan industri energi pada akhir Mei 2024.
Bahlil menekankan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan energi dalam negeri sekaligus menegakkan kebijakan ekspor yang berkelanjutan. Ia menambahkan bahwa kuota ekspor gas akan dipertahankan pada level yang sudah disepakati, tanpa adanya penurunan yang dapat mengganggu ketersediaan gas bagi konsumen domestik.
Sebelumnya, pemerintah sempat menurunkan kuota ekspor gas sebagai respons terhadap lonjakan permintaan listrik dan kebutuhan industri dalam negeri. Penurunan tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan eksportir mengenai profitabilitas dan kepastian pasar.
Dengan keputusan baru ini, pasar domestik dipastikan aman dari gangguan pasokan. Pemerintah berencana memperkuat jaringan distribusi, meningkatkan cadangan strategis, dan menyiapkan mekanisme penyesuaian cepat bila terjadi fluktuasi permintaan.
Beberapa langkah konkret yang akan diambil antara lain:
- Menetapkan kuota ekspor gas tahunan yang transparan dan dapat diprediksi.
- Mengimplementasikan sistem monitoring real‑time pada produksi dan ekspor gas.
- Memberikan insentif fiskal bagi perusahaan yang meningkatkan produksi gas untuk pasar domestik.
- Menjalin kerja sama dengan perusahaan BUMN dan swasta dalam pengembangan infrastruktur gas cair (LNG) dan gas alam cair (CNG).
- Menyiapkan kebijakan darurat untuk mengantisipasi gangguan pasokan akibat faktor eksternal.
Keputusan ini diharapkan dapat menstabilkan harga energi, mendukung pertumbuhan industri, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok gas yang dapat diandalkan di pasar regional.
