Setapak Langkah – 03 Agustus 2026 | Himpunan Kebijakan Investasi (HKI) telah menyerahkan serangkaian rekomendasi strategis kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya mengatasi hambatan (bottleneck) investasi yang selama ini memperlambat realisasi proyek industri di Indonesia.
Berbagai faktor seperti birokrasi yang berlapis, proses perizinan yang panjang, kendala lahan, serta kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi penyebab utama menurunnya aliran investasi asing dan domestik. Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, investasi baru pada kuartal pertama 2024 menurun 12% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Rekomendasi utama HKI
- Penyederhanaan prosedur perizinan melalui sistem satu pintu berbasis digital.
- Reformasi kebijakan insentif fiskal untuk sektor manufaktur dan teknologi hijau.
- Peningkatan kemudahan akses pembiayaan bagi usaha kecil menengah (UKM) melalui skema kredit lunak.
- Penguatan koordinasi antar kementerian dalam penataan lahan industri.
- Pengembangan pusat inovasi regional untuk mempercepat transfer teknologi.
Jadwal implementasi
| Bidang | Rekomendasi | Target Tahun |
|---|---|---|
| Perizinan | Sistem satu pintu digital | 2025 |
| Insentif fiskal | Revisi regulasi pajak | 2025 |
| Pembiayaan UKM | Skema kredit lunak | 2024 |
| Penataan lahan | Koordinasi lintas kementerian | 2026 |
| Inovasi | Pusat inovasi regional | 2025 |
Presiden Prabowo menyambut baik paket solusi tersebut, menekankan bahwa percepatan proyek industri tidak hanya akan meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung agenda ketahanan ekonomi nasional.
Jika rekomendasi ini diimplementasikan secara konsisten, diharapkan aliran investasi akan kembali meningkat, mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur strategis, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi utama di kawasan Asia Tenggara.
