Setapak Langkah – 28 Maret 2026 | Pengadilan Niaga Jakarta pada akhir Februari 2026 mengeluarkan putusan penting yang menguatkan hak kekayaan intelektual perusahaan outdoor asal Kanada, Arc’teryx Equipment, bagian dari Amer Sports Canada Inc. Putusan tersebut membatalkan pendaftaran kedua atas logo merek Arc’teryx yang dilakukan oleh sebuah entitas bisnis yang berbasis di Tiongkok, yang sebelumnya didaftarkan tanpa izin dan dengan itikad tidak baik.
Latihan Hukum yang Panjang
Kasus ini berawal pada akhir 2025 ketika Arc’teryx mengajukan gugungan pembatalan atas dua pendaftaran merek yang dianggap melanggar hak eksklusifnya di Indonesia. Pada Desember 2025, pengadilan menolak gugatan pertama, memicu Arc’teryx melanjutkan proses hukum hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Namun, pada Februari 2026, Pengadilan Niaga kembali meninjau gugatan kedua dan memutuskan bahwa pendaftaran tersebut memang tidak sah.
Alasan Pengadilan
Majelis hakim menegaskan bahwa merek Arc’teryx telah dikenal luas sebagai merek terkenal di pasar perlengkapan outdoor, baik secara nasional maupun internasional. Pendaftaran oleh perusahaan China dinilai memiliki kesamaan visual yang signifikan dengan logo asli, sehingga dapat menimbulkan kebingungan di antara konsumen. Selain itu, hakim menilai adanya indikasi itikad tidak baik karena pendaftaran tersebut dilakukan tanpa persetujuan atau lisensi dari pemilik merek.
Pernyataan Pihak Arc’teryx
Cameron Clark, Vice President of Legal Arc’teryx, menyampaikan apresiasi atas keputusan tersebut. “Putusan ini merupakan pengakuan tegas atas hak kami sebagai pemilik sah merek Arc’teryx. Kami berharap keputusan ini dapat menjadi preseden kuat bagi perlindungan merek terkenal di Indonesia,” ujarnya dalam pernyataan resmi. Clark menambahkan bahwa perusahaan akan terus berkomitmen menjaga kekayaan intelektual serta mendukung iklim usaha yang sehat.
Implikasi Bagi Industri dan Pemerintah
Putusan ini tidak hanya menguntungkan Arc’teryx, melainkan juga memberikan sinyal kuat bagi seluruh pemilik merek internasional yang beroperasi di Indonesia. Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dipandang semakin tegas dalam menegakkan regulasi merek, terutama terhadap pendaftaran yang berpotensi merugikan pemilik sah.
- Perlindungan Merek Terkenal: Keputusan menegaskan bahwa merek dengan tingkat pengenalan tinggi akan mendapat perlindungan khusus.
- Penegakan Hukum: Pengadilan Niaga menunjukkan keberanian untuk membatalkan pendaftaran yang dianggap curang, meski sebelumnya ada penolakan.
- Dampak pada Investor: Kejelasan hukum meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap pasar Indonesia.
Langkah Selanjutnya
Meski kemenangan ini dirayakan, Arc’teryx masih menghadapi proses kasasi atas putusan pertama yang ditolak pada Desember 2025. Perusahaan menyatakan akan melanjutkan upaya hukumnya hingga semua pendaftaran tanpa izin dapat dibatalkan. Selain itu, Arc’teryx menegaskan kesiapan untuk menindak lanjuti setiap upaya pelanggaran merek di masa depan, termasuk melalui tindakan administratif maupun litigasi.
Pengamat hukum menilai bahwa keputusan ini dapat menjadi acuan bagi kasus serupa, terutama yang melibatkan perusahaan asing yang mencoba memanfaatkan celah administratif untuk mendaftarkan merek tanpa izin. “Ini adalah contoh nyata bahwa sistem peradilan Indonesia dapat melindungi hak pemilik merek internasional, asalkan bukti dan argumen disajikan secara kuat,” ujar seorang pakar IP yang tidak ingin disebutkan namanya.
Secara keseluruhan, putusan Pengadilan Niaga ini menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam menegakkan perlindungan kekayaan intelektual, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang menghormati aturan. Arc’teryx berharap bahwa keputusan ini akan tetap bertahan dalam proses kasasi selanjutnya, dan menjadi landasan bagi penegakan hak merek yang lebih konsisten di masa depan.
