Setapak Langkah – 20 Mei 2026 | Pemerintah Indonesia melalui Arahan RI No.1 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Beni Satrio, memutuskan pemotongan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun anggaran 2026. Awalnya, alokasi dana MBG ditetapkan sebesar Rp 335 triliun, namun setelah peninjauan kembali, angka tersebut turun menjadi Rp 268 triliun, menandakan pemotongan sebesar Rp 67 triliun.
Langkah pemangkasan ini didasari oleh upaya restrukturisasi fiskal untuk menyeimbangkan defisit anggaran dan menurunkan beban utang negara. Pemerintah menilai bahwa program MBG, meski penting untuk meningkatkan gizi anak-anak dan kelompok rentan, dapat dioptimalkan dengan efisiensi biaya dan koordinasi lebih baik antar‑instansi.
Berikut beberapa poin utama yang diungkap dalam Arahan RI tersebut:
- Pengurangan alokasi sebesar 20 % dibandingkan rencana awal.
- Peningkatan fokus pada program prioritas seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) dan program kesehatan dasar.
- Penerapan mekanisme monitoring yang lebih ketat untuk memastikan penggunaan dana yang efektif.
- Pengalihan sebagian dana yang dipotong ke program infrastruktur pendidikan.
Reaksi dari berbagai pihak beragam. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyambut baik pengalihan dana ke pembangunan fasilitas sekolah, sementara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang gizi mengingatkan bahwa pemotongan anggaran dapat menurunkan capaian target gizi anak nasional, terutama di daerah terpencil.
Pemerintah menegaskan bahwa program MBG tidak akan dihentikan, melainkan akan dioptimalkan melalui:
- Peninjauan kembali daftar penerima manfaat.
- Penggunaan teknologi digital untuk distribusi makanan bergizi.
- Kolaborasi dengan sektor swasta untuk penyediaan bahan makanan.
Dengan langkah ini, diharapkan defisit anggaran dapat ditekan tanpa mengorbankan kualitas layanan sosial. Namun, efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada implementasi di lapangan dan pengawasan yang berkelanjutan.
