Setapak Langkah – 21 April 2026 | Obon Tabroni, anggota Komisi IX DPR RI, mengungkapkan bahwa hingga kini koordinasi antara pemerintah daerah (Pemda) dan Badan Geospasial Nasional (BGN) masih belum selaras dalam pelaksanaan dapur SPPG. Ia menilai ketidaksesuaian ini berpotensi menunda target pengembangan infrastruktur data spasial yang telah dijadwalkan.
- Perbedaan standar teknis antara unit kerja Pemda dan BGN, sehingga data yang dihasilkan tidak dapat dipertukarkan secara langsung.
- Keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam pengelolaan sistem SPPG di tingkat daerah.
- Kurangnya mekanisme monitoring yang terintegrasi untuk memastikan progres pekerjaan sesuai jadwal.
Ia menekankan pentingnya pembentukan forum koordinasi rutin yang melibatkan perwakilan Pemda, BGN, serta kementerian terkait. Forum tersebut diharapkan dapat menyelaraskan prosedur operasional, menetapkan standar data bersama, dan menyusun roadmap implementasi yang realistis.
Selain itu, Tabroni meminta pemerintah pusat untuk memperkuat dukungan fiskal bagi daerah yang masih mengalami keterbatasan anggaran dalam mengimplementasikan dapur SPPG. Bantuan teknis dan pelatihan intensif juga menjadi prioritas agar tenaga kerja lokal dapat mengoperasikan sistem dengan efektif.
Jika langkah-langkah tersebut tidak segera diambil, risiko terjadinya penumpukan backlog data spasial dapat menghambat kebijakan berbasis bukti yang dibutuhkan oleh berbagai sektor, termasuk perencanaan wilayah, mitigasi bencana, dan pembangunan infrastruktur.
