Setapak Langkah – 08 Mei 2026 | Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan identitas korban kekerasan seksual di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan setelah sebuah kasus kekerasan seksual yang menimbulkan keprihatinan luas dan menyoroti perlunya perlindungan hukum serta psikologis bagi korban.
Berikut beberapa langkah yang diajukan oleh anggota DPR tersebut untuk memastikan privasi korban terjaga:
- Menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang mengharuskan semua pihak menutup atau menyamarkan data pribadi korban dalam laporan publik.
- Mengadakan pelatihan khusus bagi petugas penegak hukum dan jurnalis mengenai etika penanganan kasus kekerasan seksual.
- Mengaktifkan mekanisme pengaduan anonim bagi korban yang merasa data mereka telah terekspos.
- Memperkuat regulasi yang memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar ketentuan privasi korban.
Reaksi dari masyarakat dan organisasi hak asasi manusia umumnya mendukung seruan Wafiroh. Mereka menilai bahwa upaya menjaga privasi tidak hanya melindungi korban secara individu, tetapi juga mendorong lebih banyak korban untuk melaporkan kejadian serupa tanpa takut dipublikasikan.
Kasus di Pati menambah daftar panjang insiden kekerasan seksual di Indonesia yang menuntut perhatian serius. Upaya legislatif seperti yang dilakukan oleh Komisi IX DPR RI diharapkan dapat memperkuat kerangka perlindungan hukum, sekaligus meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menghormati hak privasi korban.
