Setapak Langkah – 28 Juli 2026 | Beberapa akademisi menegaskan pentingnya penanganan kasus dugaan korupsi mantan pejabat Jampidsus (Jakarta Pusat) secara profesional dan tanpa perlakuan istimewa. Menurut mereka, proses investigasi dan penuntutan harus menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum.
Para pakar menyoroti bahwa setiap dugaan pelanggaran harus diproses melalui prosedur yang sama bagi semua warga negara, tanpa memandang posisi atau latar belakang. Mereka mengingatkan bahwa penyimpangan dalam penegakan hukum dapat menurunkan kepercayaan publik dan merusak integritas institusi negara.
Berikut beberapa langkah yang diusulkan akademisi untuk memastikan proses yang adil:
- Melibatkan lembaga independen dalam tahap penyelidikan untuk menghindari intervensi politik.
- Mengumumkan secara berkala perkembangan penyelidikan kepada publik melalui media resmi.
- Menjamin hak-hak terdakwa, termasuk hak atas pembelaan, sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.
- Mengadakan audit eksternal atas penggunaan dana investigasi untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.
Para akademisi juga menekankan perlunya edukasi publik mengenai proses hukum, agar masyarakat dapat memahami tahapan dan keputusan yang diambil. Dengan demikian, harapannya kasus ini dapat menjadi contoh penerapan supremasi hukum yang konsisten, sekaligus memperkuat budaya anti‑korupsi di Indonesia.
