Setapak Langkah – 29 Mei 2026 | Gubernur Jawa Barat, Abdul Rachman Thaha, menegaskan peran penting Satuan Tugas Pengawasan Hutan (Satgas PKH) dalam upaya menertibkan kawasan hutan yang selama ini menjadi sasaran perampokan oleh kelompok tak bertanggung jawab. Menurutnya, keberadaan Satgas PKH tidak hanya melindungi ekosistem, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam mengurangi kerugian keuangan negara.
Satgas PKH dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Tugas utama satuan ini meliputi pengawasan, penindakan, dan pemulihan wilayah hutan yang telah rusak akibat illegal logging, pembalakan liar, serta konversi lahan yang tidak sah. Dengan dukungan aparat keamanan dan tenaga ahli kehutanan, Satgas PKH melakukan patroli rutin, penyelidikan intelijen, serta koordinasi dengan pemerintah daerah.
Abdul Rachman Thaha menambahkan bahwa sejak pembentukan Satgas PKH, beberapa indikator penting menunjukkan perbaikan:
- Penurunan angka pembalakan liar sebesar 30% dalam enam bulan pertama.
- Penangkapan lebih dari 150 pelaku kejahatan hutan.
- Pemulihan lebih dari 2.000 hektar lahan hutan yang sebelumnya terdegradasi.
Selain itu, Satgas PKH juga berperan dalam menghentikan kerugian negara yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah akibat kehilangan hasil hutan dan denda yang belum tertagih. Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan masyarakat lokal untuk memastikan keberlanjutan program ini.
Ke depan, Satgas PKH berencana memperluas jangkauan operasionalnya ke wilayah-wilayah kritis lain di Indonesia, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan penggunaan teknologi pemantauan satelit.
