Setapak Langkah – 19 Agustus 2026 | Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, mengumumkan bahwa pemerintah sedang menyusun regulasi baru yang menghubungkan prinsip hak asasi manusia dengan praktik bisnis. Regulasi tersebut bertujuan memberikan kerangka hukum bagi perusahaan yang terbukti melanggar hak-hak dasar pekerja, masyarakat adat, atau lingkungan.
Jika regulasi disahkan, perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenakan berbagai sanksi, antara lain:
- Denda administratif yang besarnya disesuaikan dengan tingkat keparahan pelanggaran.
- Pembekuan atau pencabutan izin operasional.
- Perintah remediasi atau kompensasi kepada korban.
- Pembatasan akses ke kontrak pemerintah dan proyek publik.
Selain sanksi administratif, regulasi juga akan mewajibkan perusahaan untuk melaporkan kebijakan dan tindakan HAM secara transparan melalui laporan tahunan. Pemerintah menargetkan agar semua perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia mengadopsi kebijakan due diligence HAM paling lambat dua tahun setelah regulasi berlaku.
Langkah ini diharapkan dapat menurunkan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang kerap muncul dalam sektor pertambangan, perkebunan, dan manufaktur. Natalius Pigai menegaskan bahwa penegakan HAM bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan menjadi kewajiban bersama antara negara, perusahaan, dan masyarakat.
