Setapak Langkah – 12 Agustus 2026 | Jakarta – Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Qoumas membantah tuduhan bahwa ia menerima keuntungan sebesar Rp 4,8 miliar dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Penuntutan yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan adanya aliran dana yang diduga berasal dari penyalahgunaan kuota haji yang seharusnya dialokasikan untuk jamaah.
Berikut poin‑poin utama yang disampaikan oleh kuasa hukum Yaqut dalam sidang:
- Tidak ada bukti transaksi keuangan yang mengaitkan Yaqut dengan aliran dana Rp 4,8 miliar.
- Yaqut tidak memiliki kepemilikan atau kontrol atas sistem alokasi kuota haji pada masa menjabat.
- Semua keputusan alokasi kuota haji diambil secara kolektif oleh tim teknis Kementerian Agama, bukan oleh satu individu.
- Setiap dana yang diterima oleh Yaqut berasal dari sumber yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Penuntut umum KPK menanggapi bantahan tersebut dengan menegaskan bahwa penyelidikan telah mengidentifikasi sejumlah dokumen dan saksi yang menguatkan dugaan aliran dana ke rekening pribadi Yaqut. Pihak penyidik juga menyatakan bahwa proses hukum akan terus berlanjut hingga semua fakta terungkap.
Sidang ini diperkirakan akan berlanjut dalam beberapa sesi berikutnya, dengan fokus pada verifikasi bukti keuangan, kesaksian saksi, serta analisis prosedur alokasi kuota haji pada tahun 2016‑2018. Jika terbukti bersalah, Yaqut dapat dijatuhi hukuman penjara serta denda sesuai dengan Undang‑Undang Tindak Pidana Korupsi.
Kasus ini menambah daftar persoalan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dalam pengelolaan kuota haji, sebuah fasilitas yang sangat penting bagi umat Islam di Indonesia.
