Setapak Langkah – 06 Agustus 2026 | Amnesty International mengeluarkan pernyataan keras pada hari ini, menuntut penghentian segera program MBG (Makanan Berbasis Gizi) setelah dua insiden keracunan massal yang menimpa siswa di kota Jayapura dan Semarang. Kedua peristiwa menewaskan beberapa siswa dan melukai ratusan lainnya, memicu keprihatinan luas terhadap keamanan makanan yang disalurkan melalui program tersebut.
Kasus pertama terjadi pada akhir bulan Juli di sebuah sekolah menengah di Jayapura, di mana lebih dari 200 murid melaporkan gejala muntah, diare, dan pusing setelah mengonsumsi paket makanan yang didistribusikan oleh MBM. Penyelidikan awal mengindikasikan adanya kontaminasi bahan kimia berbahaya, kemungkinan pestisida atau bahan pengawet yang tidak sesuai standar.
Insiden kedua muncul pada awal Agustus di sebuah sekolah menengah pertama di Semarang. Lebih dari 150 siswa mengalami gejala serupa setelah mengonsumsi makanan yang sama dari program MBG. Pemerintah daerah setempat segera menutup distribusi dan memerintahkan tes laboratorium, yang kemudian mengonfirmasi keberadaan residu logam berat dalam bahan makanan tersebut.
Amnesty International menilai kedua kasus sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan dan pendidikan yang layak. Dalam rilis resmi, organisasi tersebut menuntut:
- Penghentian total program MBG sampai dilakukan evaluasi independen menyeluruh.
- Penarikan semua produk makanan yang telah didistribusikan dan pemberian kompensasi kepada korban.
- Pembentukan komite pengawas independen yang melibatkan pakar gizi, laboratorium keamanan pangan, serta perwakilan orang tua dan siswa.
- Transparansi penuh dalam proses investigasi, termasuk publikasi hasil uji laboratorium secara terbuka.
Pemerintah pusat menanggapi dengan menyatakan bahwa langkah-langkah darurat telah diambil, termasuk penutupan sementara program di provinsi terkait dan pembentukan tim investigasi khusus. Menteri Kesehatan menegaskan komitmen untuk memperbaiki standar keamanan makanan dan menambah anggaran pengawasan.
Para pakar kesehatan publik memperingatkan bahwa kegagalan menangani kasus ini secara tuntas dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap program bantuan sosial pemerintah, yang selama ini menjadi andalan dalam upaya mengatasi gizi buruk di daerah terpencil. Mereka menekankan pentingnya audit rutin, pelatihan vendor, dan pengawasan laboratorium yang independen.
Kasus keracunan massal ini menyoroti perlunya keseimbangan antara kepedulian sosial dan penegakan standar keamanan yang ketat. Amnesty International menutup pernyataannya dengan menyerukan tindakan cepat dan tegas, agar tidak ada lagi korban selanjutnya.
