Setapak Langkah – 05 Agustus 2026 | KPK menegaskan komitmen untuk memantau usulan pembentukan Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan yang tengah dibahas dalam RUU Perampasan Aset. Usulan tersebut bertujuan memberikan pengelolaan yang terpusat dan transparan atas aset yang disita oleh negara.
Dalam pernyataannya, KPK menyampaikan tiga langkah utama yang akan dilakukan:
- Memantau secara intensif perkembangan RUU Perampasan Aset dan memastikan adanya koordinasi lintas lembaga.
- Mendorong dilakukannya kajian mendalam mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset rampasan sebelum badan khusus tersebut dibentuk.
- Memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data guna mengoptimalkan pemanfaatan aset yang telah disita.
KPK juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan aset, agar publik dapat mengakses informasi mengenai nilai, lokasi, dan rencana pemanfaatan aset tersebut. Dengan demikian, diharapkan aset rampasan dapat menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan tanpa menimbulkan potensi penyalahgunaan.
Selain itu, KPK mengajak semua pihak, termasuk lembaga legislatif, eksekutif, serta masyarakat sipil, untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan regulasi yang mendukung pembentukan badan khusus ini. Partisipasi luas diharapkan dapat menghasilkan kerangka hukum yang kuat dan akuntabel.
Jika usulan tersebut disetujui, Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan akan berperan sebagai entitas independen yang mengelola, menilai, dan menyalurkan hasil penjualan atau pemanfaatan aset rampasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
