Setapak Langkah – 04 Agustus 2026 | Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menuntut agar pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi anggaran pendidikan. Menurut Honoris, proses penyesuaian anggaran tidak perlu menunggu sampai tahun 2028; langkah konkret dapat dimulai pada anggaran tahun 2027.
Putusan MK menyatakan bahwa MBG tidak lagi dapat dimasukkan ke dalam pos anggaran pendidikan, melainkan harus menjadi pos tersendiri dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini menimbulkan kebutuhan penyesuaian struktural di kementerian terkait, terutama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) serta Kementerian Keuangan.
Beberapa implikasi yang diidentifikasi antara lain:
- Penataan ulang prioritas belanja: Kemdikbudristek harus menyusun ulang program-program yang sebelumnya mengandalkan dana MBG, seperti subsidi makanan di sekolah dasar dan menengah.
- Pembiayaan terpisah: Pemerintah harus menyiapkan alokasi khusus untuk MBG di luar anggaran pendidikan, yang akan memerlukan koordinasi lintas kementerian.
- Pengawasan dan akuntabilitas: Dengan pos anggaran yang terpisah, mekanisme monitoring penggunaan dana MBG dapat dipertajam, mengurangi risiko penyelewengan.
Charles Honoris menekankan pentingnya percepatan proses agar tidak mengganggu pelaksanaan program pada tahun ajaran baru 2024/2025. Ia mengusulkan agar penyusunan draft anggaran 2027 mencakup:
- Pemindahan seluruh item MBG ke dalam pos anggaran tersendiri.
- Penetapan sumber pendanaan yang jelas, baik dari APBN maupun potensi pendanaan tambahan.
- Pembentukan tim koordinasi antara Kemdikbudristek, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sosial untuk mengelola transisi.
Berbagai pihak di DPR menyambut baik inisiatif tersebut, mengingat pemisahan anggaran dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas penggunaan dana publik. Namun, ada pula kekhawatiran bahwa proses perpindahan dana dapat menimbulkan kesenjangan sementara bagi sekolah yang sangat bergantung pada subsidi makanan.
Jika penyesuaian berhasil dilaksanakan pada tahun 2027, diharapkan program MBG tetap dapat berjalan tanpa hambatan, sementara anggaran pendidikan dapat difokuskan pada peningkatan kualitas pembelajaran, infrastruktur, dan tenaga pengajar. Pemerintah diperkirakan akan mengeluarkan panduan teknis dalam beberapa minggu ke depan untuk memastikan transisi yang mulus.
