Setapak Langkah – 04 Agustus 2026 | Sumitronomics merupakan istilah yang dipopulerkan oleh ekonom Soemitro, yang menekankan hak setiap negara baru merdeka untuk menetapkan kebijakan moneternya sendiri sebagai bagian tak terpisahkan dari kedaulatan nasional.
Berikut beberapa poin utama yang menjadi dasar Sumitronomics:
- Penekanan pada kedaulatan moneter sebagai fondasi kedaulatan politik.
- Penggunaan instrumen moneter yang disesuaikan dengan kondisi domestik, bukan sekadar mengikuti standar internasional.
- Pentingnya koordinasi antara bank sentral dan kebijakan fiskal untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan.
Peran bank sentral dalam kerangka Sumitronomics menjadi lebih strategis. Selain menjaga stabilitas harga, bank sentral diharapkan berperan aktif dalam:
- Menyediakan likuiditas yang tepat bagi sektor produktif.
- Mengelola nilai tukar untuk melindungi daya beli nasional.
- Mendukung program pemerintah dalam pencapaian target pembangunan.
Berikut perbandingan singkat antara pendekatan tradisional dan Sumitronomics dalam kebijakan moneter:
| Aspek | Pendekatan Tradisional | Sumitronomics |
|---|---|---|
| Tujuan utama | Stabilitas harga | Stabilitas harga + Kedaulatan ekonomi |
| Instrumen | Suatu standar global (mis. target inflasi) | Penyesuaian instrumen berdasarkan kondisi domestik |
| Hubungan dengan fiskal | Relatif terpisah | Keterpaduan yang kuat |
| Fokus kebijakan | Pengendalian inflasi | Pembangunan inklusif dan stabilitas finansial |
Implementasi Sumitronomics di Indonesia menuntut bank sentral, yaitu Bank Indonesia, untuk menyeimbangkan mandat tradisionalnya dengan aspirasi kedaulatan ekonomi. Tantangan yang mungkin dihadapi meliputi tekanan pasar modal global, volatilitas nilai tukar, serta kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.
Sejumlah langkah konkret yang dapat dipertimbangkan meliputi:
- Peningkatan koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
- Pengembangan kerangka kerja kebijakan moneter yang fleksibel, dengan target inflasi yang bersifat rentang.
- Penguatan instrumen makroprudensial untuk mengantisipasi risiko sistemik.
- Pelibatan stakeholder sektor riil dalam proses perumusan kebijakan.
Dengan mengintegrasikan prinsip Sumitronomics, diharapkan kebijakan moneter Indonesia dapat lebih responsif terhadap dinamika domestik, sekaligus memperkuat posisi negara dalam negosiasi ekonomi internasional.