Setapak Langkah – 31 Juli 2026 | Sejumlah partai dalam koalisi pemerintah menyerukan revisi segera terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa penggunaan dana pendidikan untuk program Merdeka Belajar Kampus (MBG) tidak dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional.
Putusan MK menegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan harus langsung ditujukan kepada peningkatan mutu pembelajaran, kesejahteraan guru, serta perbaikan sarana dan prasarana sekolah, bukan untuk subsidi program MBG yang dianggap di luar ranah pendidikan formal.
Koalisi menuntut agar pemerintah menyiapkan paket anggaran khusus yang menfokuskan pada tiga prioritas utama: 1) kenaikan tunjangan guru, 2) renovasi dan pembangunan fasilitas sekolah, serta 3) pengadaan bahan ajar serta teknologi pembelajaran. Mereka menegaskan bahwa penundaan atau pengabaian permintaan ini dapat memperburuk kondisi tenaga pendidik serta menurunkan kualitas layanan pendidikan di daerah yang masih kurang.
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
- Partai Golongan Karya (Golkar)
- Partai Nasional Demokrat (NasDem)
- Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
- Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Jika APBN tidak direvisi, risiko yang mungkin timbul meliputi:
- Penurunan motivasi dan kesejahteraan guru akibat tidak adanya penyesuaian tunjangan.
- Terus berlanjutnya kekurangan fasilitas belajar yang memadai, terutama di daerah tertinggal.
- Ketidaksesuaian antara kebijakan pendidikan nasional dan alokasi anggaran yang dapat menimbulkan gesekan politik di dalam parlemen.
Koalisi menekankan pentingnya dialog cepat antara pemerintah, DPR, dan lembaga pengawas keuangan untuk menyusun ulang prioritas APBN sehingga anggaran pendidikan dapat segera dialokasikan kembali sesuai dengan mandat konstitusional.
