Setapak Langkah – 31 Juli 2026 | Peningkatan jumlah massa dan kader di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) tidak semata-mata hasil dari program internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sebagai respons, PBNU meluncurkan kebijakan menempatkan organisasi otonom sebagai arena utama kaderisasi.
Organisasi otonom yang dimaksud meliputi lembaga pendidikan, lembaga sosial, serta komunitas keagamaan yang berafiliasi langsung dengan PBNU. Pendekatan ini bertujuan memperluas jangkauan rekrutmen, meningkatkan kualitas pelatihan, serta menyesuaikan materi dengan dinamika sosial‑ekonomi umat.
Faktor utama yang mendorong kebijakan baru
- Keragaman wilayah: Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, sehingga satu pusat pelatihan tidak dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata.
- Kebutuhan keahlian khusus: Kader NU kini dituntut menguasai bidang pendidikan, ekonomi kreatif, dan advokasi hukum, yang tidak dapat diajarkan secara generik.
- Penguatan jaringan lokal: Organisasi otonom memiliki akses langsung ke komunitas setempat, mempermudah penyebaran nilai dan program NU.
Berikut perkiraan data kepesertaan kader NU pada akhir 2023, yang menjadi acuan kebijakan ini:
| Wilayah | Jumlah Kader | Organisasi Otonom Terlibat |
|---|---|---|
| Sumatra | 45.200 | 12 |
| Kalimantan | 30.750 | 9 |
| Jawa‑Bali | 78.900 | 20 |
| Sulawesi | 22.340 | 7 |
| Papua | 9.110 | 3 |
Implementasi program kaderisasi melalui organisasi otonom diharapkan menghasilkan kader yang tidak hanya berlandaskan ilmu agama, tetapi juga kompeten dalam bidang sosial‑ekonomi. PBNU menegaskan bahwa mekanisme evaluasi berkelanjutan akan diterapkan, termasuk audit kualitas pelatihan dan penilaian dampak sosial di masing‑masing wilayah.
Dengan langkah ini, PBNU berusaha menjaga relevansi NU dalam era modern, sekaligus memperkuat posisi organisasi sebagai pilar utama pendidikan keagamaan dan pembangunan masyarakat Indonesia.
