Setapak Langkah – 21 Juli 2026 | Presiden Ketua Umum PDI‑Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memperingati peristiwa Kudatuli yang terjadi pada akhir 1970‑an, mengingatkan pentingnya peran aparat negara yang netral dan profesional dalam dinamika politik Indonesia.
Kudatuli, yang terjadi pada tahun 1974 di Kabupaten Banten, adalah episode penindasan terhadap aktivis mahasiswa yang menolak kebijakan rezim Orde Baru. Peristiwa itu menjadi simbol perjuangan melawan intervensi aparat yang dipolitisasi.
Dalam sambutan yang disampaikan pada acara peringatan, Megawati menegaskan bahwa aparat negara—baik polisi, militer, maupun birokrasi—harus memegang prinsip netralitas, tidak menjadi instrumen kekuasaan partai atau kelompok tertentu. Ia menambahkan bahwa profesionalisme harus menjadi landasan utama dalam melaksanakan tugas, agar kepercayaan publik tetap terjaga.
- Netralitas: Aparat tidak memihak kepada salah satu partai politik atau kepentingan pribadi.
- Profesionalisme: Penegakan hukum dan pelayanan publik dilakukan berdasarkan standar prosedur yang jelas.
- Transparansi: Setiap tindakan aparat harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Megawati juga mengingatkan bahwa sejarah Kudatuli menunjukkan bahaya jika aparat dijadikan alat kekuasaan. Ia menyerukan kepada semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal agar penyalahgunaan wewenang dapat dicegah.
Para pengamat politik menilai bahwa seruan tersebut relevan dengan situasi politik saat ini, di mana isu politisasi aparat sering muncul dalam berbagai kasus. Menurut mereka, penegakan prinsip netralitas dapat memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.
Dengan menekankan pentingnya nilai‑nilai tersebut, Megawati berharap peringatan Kudatuli tidak hanya menjadi catatan sejarah, melainkan menjadi pedoman bagi aparat negara dalam menjalankan tugasnya secara adil dan tidak memihak.
