Setapak Langkah – 21 Juli 2026 | Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pemerintah bersedia meninjau kembali alokasi anggaran untuk bidang pertahanan dan kepolisian bila situasi fiskal negara mengalami tekanan yang signifikan dan target defisit anggaran tidak dapat dipenuhi.
Dalam pernyataannya, Purbaya menyoroti bahwa target defisit pada tahun anggaran mendatang ditetapkan sekitar 3,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Proyeksi penerimaan negara yang terdampak oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan harga komoditas, serta beban inflasi yang masih tinggi menimbulkan risiko tidak tercapainya target tersebut.
Anggaran pertahanan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai sekitar Rp 120 triliun, setara dengan hampir 10% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besaran ini mencakup belanja modal untuk pengadaan alutsista, serta belanja operasional untuk pemeliharaan dan latihan militer.
Pemerintah mengidentifikasi beberapa skenario pemotongan, antara lain:
- Pengurangan alokasi belanja modal sebesar 5-10% dengan mempertahankan belanja operasional yang esensial.
- Penyusunan kembali prioritas program strategis, misalnya menunda proyek pengadaan yang belum mencapai tahap kontrak final.
- Peningkatan efisiensi melalui audit internal dan peninjauan kembali kontrak pengadaan barang dan jasa.
Reaksi dari pihak militer menekankan pentingnya kestabilan anggaran untuk menjaga kemampuan pertahanan negara, khususnya di tengah dinamika keamanan regional. Namun, mereka juga menyambut upaya pemerintah dalam mencari keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan kestabilan fiskal.
Jika opsi pemotongan diimplementasikan, dampaknya dapat dirasakan oleh industri pertahanan domestik, yang selama ini mendapat dukungan melalui kontrak pemerintah. Penurunan belanja dapat mempengaruhi rantai pasok, lapangan kerja, serta kemampuan Indonesia dalam mengembangkan teknologi militer secara mandiri.
Secara keseluruhan, keputusan untuk memotong anggaran pertahanan akan menjadi pertimbangan yang melibatkan analisis mendalam tentang konsekuensi keamanan nasional, serta kebutuhan untuk menjaga kredibilitas fiskal Indonesia di mata pasar internasional.
