Setapak Langkah – 12 Juli 2026 | Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa prinsip ekonomi kerakyatan harus menjadi landasan utama dalam arah pembangunan negara. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan di Istana Kepresidenan pada Senin (12/7/2026).
Berikut poin‑poin utama yang diutarakan Presiden:
- Menjadikan produksi dalam negeri sebagai prioritas, termasuk peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah.
- Mendorong investasi yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada sektor agrikultur, perikanan, dan energi terbarukan.
- Memperkuat jaringan distribusi barang kebutuhan pokok agar harga tetap stabil dan terjangkau.
- Mengoptimalkan kebijakan fiskal untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa membebani rumah tangga miskin.
- Menjamin akses pendidikan dan pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal.
Prabowo juga menyoroti data terbaru yang menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB Indonesia pada kuartal terakhir hanya mencapai 4,2 persen, sementara tingkat kemiskinan masih berada di atas 9 persen. Ia menilai bahwa indikator‑indikator tersebut mengindikasikan perlunya penyesuaian kebijakan ke arah yang lebih inklusif.
Dengan menekankan kembali ekonomi kerakyatan, pemerintah berkomitmen untuk merumuskan program-program pembangunan yang berfokus pada peningkatan daya beli, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan kesenjangan wilayah. Diharapkan langkah ini akan memperkuat fondasi ekonomi nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap arah pembangunan negara.
